Dota 2

Ketua IeSPA Riau Berikan Somasi Kepada IeSPA Perihal Hasil Munas

Somasi ini perihal disebutkan “Munas yang cacat administrasi dan cacat hukum.”


GGWP.ID juga punya konten video lho! Subscribe channel Youtube GGWP.ID di sini, dan add official LINE GGWP.ID di sini untuk giveaway, update breaking news, dan diskon voucher AOV!

Rinaldi, selaku Ketua IeSPA Pengprov Riau, memberikan somasi kepada Pengurus Nasional Asosiasi Olahraga Elektronik Indonesia, IESPA, dengan perihal yang tertera: Munas yang cacat administrasi dan cacat hukum.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, empat Pengprov dari IeSPA – Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Bali – menolak diadakannya Munas IeSPA yang berlangsung tanggal 16-17 Maret 2019 silam.

Rinaldi sendiri sudah pernah menyampaikan tanggapan pribadi miliknya mengenai Munas IeSPA tersebut.

Hari ini, tanggal 05 April 2019, Rinaldi memposting dua lembar surat peringatan kepada IeSPA mengenai Munas tersebut yang dianggap ‘cacat administrasi dan cacat hukum’. Dalam surat tersebut, terdapat lima poin yang masing-masing berkaitan dengan Munas tersebut.

eSports

Sumber: Facebook Rinaldi

eSports

Sumber: Facebook Rinaldi

Poin pertama disebutkan kalau acara yang berlangsung pada tanggal 16-17 Maret 2019 tersebut merupakan sebuah Rapat Kerja Nasional IeSPA yang disebutkan “disusupi” agenda Munas IeSPA 2019 dengan dalih sebagaimana disampaikan oleh pengurus nasional.

Poin selanjutnya somasi tersebut mengatakan kalau tindakan yang dilakukan pada tanggal 16-17 Maret 2019 tersebut adalah tindakan yang melarang hukum dan sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal demikian dikarenakan pelaksanaan acara tersebut didahului oleh tindakan yang mal-administrasi serta bertentangan dengan marwah AD/ART IeSPA.

Poin ketiga mengatakan kalau terdapat dugaan yang sangat jelas telah terjadi suatu rangkaian perbuatan yang masuk pada kriteria delik dalam hukum pidana, terutama melanggar ketentuan pasal 263-266 KUHP yang berhubungan dengan Pasal 378 KUHP.

Yang keempat disebutkan kalau pihak Rinaldi meminta kepada Pengurus Nasional IeSPA untuk tidak melanjutkan dan/atau tidak melaksanakan amanat dari acara tanggal 16-17 Maret 2019 tersebut karena melanggar hukum dan disertai permohonan maaf secara nasional kepada seluruh pengurus provinsi.

Poin kelima membahas jika Pengurus Nasional IeSPA tidak segera menghentikan aktifitas-aktifitas yang berkaitan dengan Munas IeSPA, dan tidak melakukan permohonan maaf kepada seluruh pengurus provinsi, maka dengan sangat terpaksa akan ditempuh jalur hukum yang berlaku.

Pihak redaksi sudah berusaha untuk mengontak IeSPA mengenai somasi ini namun saat artikel ini naik masih belum mendapat tanggapan.



Tentang Penulis

Artikel Terkait