[OPINI] Kita Terlalu Paranoid Soal Peraturan Cosplay di Jepang
Topik cosplay nampaknya jadi perbincangan hangat di jagat perwibuan Indonesia saat ini. Kabar seputar pemerintah Jepang yang akan membuat peraturan baru terkait cosplay membuat banyak fans dan para cosplayer khawatir.
Secara singkat, pemerintah Jepang ingin membuat undang-undang baru yang mengatur hak cipta. Cosplay jadi salah satu aspek yang bakal terkena dampak peraturan ini.
Niat dari pihak pemerintah adalah untuk mempertegas aturan hak cipta seputar cosplay agar gak dimanfaatkan pihak yang gak bertanggung jawab. Melalui Cool Japan, pemerintah bekerja bersama cosplayer untuk mencari tahu apa saja kebutuhan dan keluhan mereka.
Namun di Indonesia saat ini, diskusinya entah kenapa malah berubah menjadi pembatasan aktivitas cosplay. Malahan ada kabar bahwa pemerintah Jepang juga menyiapkan database cosplayer untuk perizinan cosplay.
Benarkah end game dari pemerintah Jepang adalah untuk membatasi aktivitas cosplay yang gak berizin?
Peraturan hak cipta yang terikat dengan cosplay
Pertama-tama, yuk kita lihat seperti apa sih situasi “peraturan cosplay” ini. Pada artikel dari The Japan Times bertajuk “Japan to Clarify Copyright Rules for Cosplay,” disebutkan bahwa pemerintah Jepang ingin mencegah pelanggaran hukum oleh para cosplayer sebelum bisa terjadi.
Alasannya, pemerintah Jepang melihat cosplay sebagai alat untuk mempromosikan kebudayaan Jepang. Untuk itu, mereka ingin menciptakan ekosistem dimana para cosplayer bisa bebas berkarya tanpa perlu memikirkan dampak legal-nya.
Tentunya kita tahu dong karakter anime atau game yang digunakan saat cosplay adalah karakter ciptaan orang lain. Hak cipta karakter itu dimiliki oleh berbagai perusahaan yang menaungi serial dari karakter tersebut.
Di Jepang sendiri, cosplay untuk kepentingan komersil masih ada di zona abu-abu. Namun di luar negeri, cosplay punya aturan yang cukup ketat. Disney adalah salah satu perusahaan yang tegas menindak cosplay tanpa izin untuk keperluan komersil.
Misalnya, seorang cosplayer bisa dituntut Disney jika mereka dipekerjakan oleh manajemen mall untuk cosplay jadi karakter Star Wars di acara mereka. Alasannya karena untuk acara komersil seperti ini sudah ada kanalnya yaitu lewat komunitas 501st Legion yang sudah ditunjuk oleh Disney untuk mengurus masalah ini.
Nah, peraturan cosplay di Jepang ini digodok agar perusahaan gak semena-mena menuntut para cosplayer atas delik pelanggaran hak cipta. Salah satunya dengan memfasilitasi komunikasi dan atau perizinan antara perusahaan dan cosplayer.
Gak ada revisi, peraturan masih wacana
Satu poin penting yang harus diamati adalah pemerintah Jepang gak berniat untuk merevisi aturan hak cipta saat ini!
Pemerintah Jepang mengamati kalau peraturan hak cipta ini diubah, justru bakal berdampak buruk pada kultur cosplay. Jika cosplay saja diatur, gak bakal ada yang mau terlibat di dunia cosplay.
Mereka justru ingin menghimbau para cosplayer seputar beberapa kondisi dimana mereka bisa saja tersandung masalah dimana perusahaan menuntut mereka membayar biaya lisensi untuk meng-cosplay karakter.
Plus, pembahasan peraturan cosplay ini pun belum masuk ke pengesahan atau pembahasan yang konkrit. Pemerintah Jepang masih mengadakan survei dan polling tentang pandangan masyarakat soal masalah ini. Pembahasan riilnya baru akan diadakan di bulan Maret 2021.
Selain itu, Cool Japan juga banyak berdiskusi dengan cosplayer tentang bagaimana cara peraturan ini mengatasi masalah cosplayer. Salah satu dari mereka adalah Enako yang menjadi duta Cool Japan.
Keren Abis! Viral Cewek Cosplay Karakter Anime saat Nyoblos di Pilkada
Database cosplayer: gak masuk database, harus siap dituntut?
Di titik ini pula, beredar kabar bahwa sebuah database cosplayer akan dibuat. Cosplayer yang masuk ke dalam database itu disebutkan akan terdaftar dan bisa melakukan kegiatan cosplay komersil.
Implikasinya, cosplayer yang gak masuk database itu bakal beresiko dituntut jika ketahuan melanggar aturan. Padahal, tujuan database cosplayer itu berbeda dari yang banyak dibicarakan.
Database yang diusulkan Taro Yamada, anggota Komisi Riset Strategi Kekayaan Intelektual ini, justru berisi informasi kontak perusahaan pemilik hak cipta serial dan karakter. Cosplayer nantinya bisa menggunakan database ini untuk meminta izin kepada perusahaan bersangkutan.
Jadi info seputar database yang mendata para cosplayer itu bisa dipastikan berita bohong ya.
Benarkah kita terlalu lebay menanggapi peraturan cosplay ini?
Wacana pembahasan peraturan hak cipta cosplay di Jepang ini entah bagaimana melintir menjadi agenda yang berbeda. “Pemerintah Jepang bakal mengatur aktivitas cosplay,” “Pemerintah bakal bikin database untuk mendata cosplayer,” begitulah gagasan yang beredar luas di pecinta Jejepangan di Indonesia.
Pada akhirnya, masalahnya lagi-lagi berakar ke masalah klasik kebanyakan orang Indonesia. Mulai dari salah tangkap makna sampai cuma baca judul berita aja.
Kita harus menyikapi kabar-kabar seperti ini dengan tenang dan cermat. Jika gak mengerti, jangan berusaha menyimpulkan sendiri, karena salah-salah bisa jadi misinformasi.
To sum it up, ya, untuk sekarang peraturan soal cosplay ini masih dibahas dan belum diterapkan. Pemerintah Jepang bekerja sama dengan cosplayer untuk menjaga kultur cosplay dengan aturan baru ini.
Lalu gimana dengan Indonesia? Apakah cosplayer di sini akan dituntut jika melakukan cosplay tanpa izin? Sangat besar kemungkinan cosplayer di Indonesia gak bakal tersentuh peraturan ini.
Pertama, aturannya dibuat untuk cosplayer di Jepang. Kedua, kebanyakan cosplayer di Indonesia adalah cosplayer hobi yang aman dari peraturan ini. Jadi jika kamu gak berniat menguangkan cosplay kamu, kamu gak perlu khawatir dan bisa bebas berkarya.
Nah, ekosistem seperti inilah yang ingin dibuat pemerintah Jepang untuk membantu para cosplayer. Mari kita nantikan bagaimana pemerintah Jepang akan menangani peraturan ini. Until then, keep on creating!
