Seperti sudah diberitakan sebelumnya, empat pengurus IeSPA daerah (Riau, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Bali) menyatakan penolakan atas Munas IeSPA. Ketua IeSPA PengProv Bali, Gustaf Halim Al Farobi, yang juga menandatangai surat pernyataan penolakan Munas, baru-baru ini menjelaskan alasan penolakannya.
Adapun penjelasannya dijabarkan melalui postingan status di media sosial pribadinya dan isinya menjabarkan beberapa poin beserta foto yang diunggah bersama dengan postingan tersebut. Berikut adalah postingan dari Gustaf.
“Dengan ini kami IeSPA Prov Bali Menyatakan sikap bahwa kami menolak hasil MUNAS IeSPA Indonesia di karenakan banyaknya pelanggaran pada saat acara tersebut dimana kami di undang ke surabaya tanggal 15-18 maret 2019 itu sebagai undangan RAKERNAS bukan MUNAS.
Dimana undangan RAKERNAS ini di lakukan hanya melalui CHAT WA, dan di infokan sangat mendadak, dimana kami di infokan jam 18.02 WITA tanggal 14 maret 2019.
Undangan MUNAS baru diberikan pada tanggal 17 maret 2019 jam 7.30 melalui CHAT WA grup, sedangkan acara MUNAS yang tertera di undangan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 17 maret jam 1 siang waktu surabaya, dimana satu hari sebelumnya pada tanggal 16 maret kami sudah melakukan RAKERNAS, apakah tidak menjadi kecurigaan kami kenapa MUNAS di laksanakan setelah RAKERNAS??
Jadi disini kami merangkum point-point yang menurut kami MUNAS itu cacat secara hukum
1. Undangan munas dikirimkan kurang dari 1×24 jam dimana undangan tersebut juga menurut kami salah administrasi, bisa cek di foto.
2. Tidak adanya panitia MUNAS.
3. Munas tidak dihadiri oleh anggota luar biasa yang terdiri dari individu, perwakilan organisasi, komunitas, atau pemangku kepentingan lainya yang memiliki visi dan misi yang sama dalam memajukan E-SPORTS indonesia, apa mungkin pengurus nasional IeSPA memilih dirinya sendiri dan menentukan dirinya sendiri serta melantik dirinya sendiri??
4. Adanya dualisme AD/RT dimana AD/RT yang diberikan kepada kami saat pelantikan dulu, berbeda dengan AD/RT yang ada di tempat MUNAS, dimana ada beberapa pasal yang menurut kami dihilangkan.
5. MUNAS ini diadakan dengan alasan mendesak karena ada surat perintah dari KOI [Komite Olimpiade Indonesia], disini kami merasa tidak dihargai, dimana surat dari KOI[Komite Olimpiade Indonesia] sudah diterima pengurus IeSPA Nasional jauh-jauh hari, dan surat ini baru di informasikan ke kami pada tanggal 17 maret 2019 jam 7.41 pagi waktu WIB.
Kami di sini merasa banyak sekali kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi, kami tidak ada keinginan dan kepentingan secara pribadi atas terjadinya MUNAS ini, yang kami ingin perjuangkan adalah cara mengelola organisasi yang baik dan benar, serta transparan, IeSPA adalah organisasi besar yang wajib kita jaga dan kawal bersama, dan jangan jadikan IeSPA organisasi yang lemah dan penuh celah.”
Adanya empat Pengprov yang menolak diadakannya Munas IeSPA sudah ditanggapi oleh Sekjen IeSPA, Prana. Beliau mengatakan bahwa hal tersebut adalah biasa dalam sebuah organisasi.
“Biasa saja. Munas sah sesuai kuorum yang tertera pada AD/ART di akte notaris yg punya legal standing,” kata Prana kepada redaksi GGWP melalui aplikasi pesan Whatsapp. “Ada yg menolak? Ya sah2 saja. Namanya juga organisasi,” ungkap Prana lebih lanjut.