Bupati Mukomuko Bengkulu, Sapuan, meminta Kominfo untuk memblokir game online seperti PUBG, FF, MLBB, dan lainnya. Polemik soal blokir game online ini mengundang banyak pendapat dari berbagai asosiasi seperti KPAI hingga AVGI.
Menurut Sapuan, ia mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat soal game online. Ia juga menambahkan game online juga punya dampak buruk pada kesehatan dan mental anak-anak.
Lalu seperti apa sih pendapat para pakar dari KPAI, IESPA, dan AVGI soal kasus blokir game online?
Meskipun KPAI memahami bahwa saat ini game online sudah menjadi esports dan didukung pemerintah, game tersebut tetap harus dimainkan sesuai dengan usia pemainnya.
“Esports untuk dewasa tidak ada masalahnya sebenarnya karena sudah level pendewasaan,” ujar Wakil Ketua KPAI Rita Pranawita kepada Kompas TV.
Yang Rita soroti sebenarnya adalah bagaimana ada anak-anak yang memainkan game online yang tidak sesuai dengan umur/ratingnya. Menurutnya, orang tua anak dan korporasi punya tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari konten kekerasan dan pornografi di dalam game.
Ibnu Riza selaku Executive Chairman IESPA memberikan pendapatnya melalui IG Story di akunnya.
“Ini perihal soal tanggung jawab dari masyarakatnya sendiri bagaimana me-manage waktu, bukan salah game-nya,” tulis Ibnu.
Ia mengaku sudah menghubungi ketua umum AVGI, Rob Clinton, untuk berkoordinasi dengan pihak Kominfo terkait masalah ini.
Nah, Rob Clinton dari AVGI juga punya pendapatnya sendiri terkait blokir-blokir game yang diposting via Instagram. Ia sendiri mengaku kecewa dengan permintaan pemblokiran tersebut serta stigma yang masih melekat pada game online.
“Saya setuju dengan argumentasinya bermain game secara berlebihan itu tidak baik untuk kesehatan, tapi poin argumentasi yang menyatakan bermain game membuat orang bersifat individual salah besar,” ungkap Rob.
Menurut Rob, saat ini game online sudah mendapat dukungan dari pemerintah dan telah membuka banyak lapangan pekerjaan. “Ketika kita harusnya fokus membuka lapangan kerja, kok malah mau menutup lapangan pekerjaan?” lanjutnya.
Ia menambahkan, diskusi yang sifatnya persuasif akan jauh lebih baik daripada blokir sepihak. “Kalau bingung bagaiman caranya (persuasi), ada asosiasi yang siap membantu dan juga ada PB resmi yang dibentuk pemerintah,” tutup Rob.