Sumber: Google Play Store
Sejumlah pejabat pemerintah memberikan pandangan yang cukup keras terkait Roblox.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai platform ini memiliki potensi menghadirkan unsur kekerasan dan konten yang tidak ramah anak. Kekhawatiran serupa juga disampaikan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewenangan menurut Undang-Undang ITE untuk memblokir penyelenggara sistem elektronik apabila terbukti mengabaikan keselamatan anak.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menambahkan bahwa pola asuh keluarga memegang peranan penting. Ia menekankan agar orang tua lebih aktif mengawasi anak ketika bermain Roblox, bukan sekadar menyerahkan sepenuhnya kepada regulasi pemerintah.
Dari sisi regulasi digital, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, bahkan telah berdiskusi dengan perwakilan Roblox Asia Pacific mengenai perlunya penguatan fitur keamanan, mulai dari kontrol komunikasi, penyaringan konten buatan pengguna, hingga peningkatan parental control.
Pemerintah Indonesia bahkan mendorong Roblox membuka kantor perwakilan di dalam negeri agar pengawasan terhadap platform ini bisa berjalan lebih efektif.
Meski demikian, tidak semua pihak sepakat bahwa pemblokiran menjadi jawaban utama.
Co-Founder Asosiasi Komunitas Roblox Indonesia (AKRI), Lilik Adi Ribowo, menilai bahwa pendekatan edukasi dan regulasi yang jelas akan jauh lebih efektif daripada menutup akses. Menurutnya, kolaborasi antara komunitas, pemerintah, dan orang tua merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat.
Pandangan serupa datang dari psikolog klinis Kasandra Putranto yang menyebut pemblokiran hanyalah solusi jangka pendek. Ia menilai literasi digital dan kontrol orang tua justru menjadi fondasi agar anak-anak tetap aman dalam menjelajah dunia virtual.