TikTok & Roblox Dapat Ultimatum Pemerintah Terkait PP Tunas

Selain TikTok dan Roblox, Komdigi juga mencatat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh dua perusahaan teknologi besar, yakni Meta dan Google.

Meta merupakan perusahaan yang menaungi sejumlah platform media sosial populer seperti Facebook, Instagram, dan Threads. Sementara itu, Google mengelola platform video terbesar di dunia, YouTube.

Menurut Komdigi, kedua perusahaan tersebut telah dipanggil untuk menjalani proses sanksi administratif karena dianggap melanggar aturan turunan dari PP Tunas, yaitu Permen Nomor 9 Tahun 2026.

“Kami juga mencatat ada dua entitas bisnis yang tidak mematuhi hukum, yaitu Meta yang menaungi FB, IG, dan Threads serta Google yang menaungi YouTube. Keduanya telah melanggar hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Permen Nomor 9 Tahun 2026 sebagai turunan dari PP Tunas,” jelas Meutya.

Di sisi lain, pemerintah mencatat beberapa platform yang telah lebih dulu menyesuaikan diri dengan regulasi tersebut. Salah satunya adalah platform X yang telah mengubah batas usia minimum pengguna menjadi 16 tahun sejak 17 Maret 2026.

Perubahan tersebut telah diumumkan melalui pusat bantuan platform dan juga diselaraskan dengan panduan komunitas (community guidelines) yang berlaku.

Platform lain yang dinilai telah mematuhi aturan adalah Bigo Live. Layanan live streaming tersebut menerapkan batas usia akses minimal 18 tahun yang tercantum dalam perjanjian pengguna serta kebijakan keamanan dan privasi mereka.

Bigo Live juga berkomitmen memperkuat sistem moderasi dengan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu proses verifikasi akun dan meminimalkan potensi penyalahgunaan oleh pengguna di bawah umur.

Meutya menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja sama dengan platform digital yang menunjukkan itikad baik untuk mematuhi regulasi di Indonesia.

“Kami akan fokus untuk bekerja sama dengan platform yang memiliki etikat untuk menghormati Indonesia dan tidak hanya sebagai pasar digital, tetapi juga memiliki komitmen terhadap perundangan dan produk hukum di Indonesia dalam rangka melakukan perlindungan anak,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi langkah besar bagi Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia. Pemerintah pun menyadari bahwa penerapan kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara instan.

“Kami memahami bahwa ini bukan langkah satu atau dua hari, tetapi pemerintah meyakini bahwa ini langkah yang tepat dengan arah yang tepat. Aturan serupa juga telah diterapkan di berbagai negara di Asia, Asia Pasifik, Eropa, hingga Timur Tengah,” kata Meutya.

Ia juga mengajak orang tua dan masyarakat untuk turut berperan dalam mengawasi implementasi kebijakan tersebut, termasuk menegur platform yang belum menunjukkan kepatuhan.

Di sisi lain, pemerintah juga menyadari bahwa perubahan ini menyangkut kebiasaan digital masyarakat Indonesia yang sangat tinggi. Di mana, rata-rata pengguna internet di Indonesia diketahui menghabiskan waktu sekitar 7–8 jam per hari untuk aktivitas scrolling di berbagai platform.

Karena itu, kebijakan ini tidak hanya menyangkut regulasi, tetapi juga perubahan perilaku digital masyarakat.

“Ini bukan hanya kebijakan baru, tetapi perubahan kebiasaan, perubahan perilaku, dan perubahan cara yang memerlukan upaya, waktu, dan tenaga, termasuk upaya melawan adiksi yang mungkin tidak mudah, baik bagi anak maupun orang tua,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap ekosistem digital di Indonesia dapat menjadi ruang yang lebih aman bagi anak-anak, tanpa menghambat inovasi platform digital.

Kolaborasi antara pemerintah, platform teknologi, orang tua, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan efektif di tengah pesatnya perkembangan media sosial dan industri game online.