Benarkah Kartu Pokemon Bakal Kena Pajak?
- Minat tinggi terhadap kartu Pokemon TCG membuat harga kartu langka melonjak, dipicu oleh influencer dan aksi borong scalper yang mengurangi stok untuk penggemar biasa.
- Kasus penyitaan kartu Pokemon senilai Rp 386 juta di Bandara Changi menyoroti aturan bea cukai ketat, di mana kartu koleksi wajib dideklarasikan meski bersifat pribadi.
- Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan menyatakan akan meninjau pengawasan pajak kartu Pokemon TCG, sementara pembelian impor sudah dikenakan PPN, PPh, dan bea masuk.
Belakangan ini, kabar soal kartu Pokemon TCG yang akan dikenakan pajak membuat geger komunitas kolektor dan pemain TCG di Indonesia.
Hal ini berakar pada meningkatnya minat koleksi kartu Pokemon, yang berujung pada meningkatnya harga kartu-kartu langka.
Kondisi ini juga diperparah dimana petugas imigrasi di negara seperti Singapura menyita kartu Pokemon bawaan penumpang karena menyalahi aturan bea cukai.
Seperti apa situasi panaj kartu Pokemon TCG saat ini, dan bagaimana dampaknya terhadap fans di Indonesia? Benarkah kartu Pokemon TCG akan dikenakan pajak di Indonesia?
Harga kartu Pokemon TCG melonjak tinggi
Sudah sejak lama minat kolektor dan fans terhadap kartu Pokemon TCG meningkat. Hal ini berimbas pada meningkatnya demand terhadap kartu-kartu tersebut.
Influencer seperti Logan Paul menjadi salah satu faktor yang menyebabkan naiknya harga kartu Pokemon TCG. Para influencer ini berhasil mendapatkan kartu-kartu langka dengan harga gorengan sampai Rp 88 miliar.
Di kalangan grassroots, penjualan kartu Pokemon juga bergerak ke arah yang kurang sehat. Scalper berbondong-bondong memborong set kartu Pokemon TCG sehingga tidak menyisakan stok untuk fans biasa.
Hal ini juga semakin diperparah karena sebagian scalper tidak punya pengetahuan seputar kartu yang mereka beli. Alhasil, kartu rotasi yang cepat kadaluarsa diberi harga setinggi langit.
Kasus penyitaan kartu Pokemon di bandara
Belum lama ini, komunitas Pokemon TCG juga digegerkan dengan kasus penyitaan kartu Pokemon TCG di Bandara Changi, Singapura.
Petugas bea cukai Changi menyita kartu koleksi seorang penumpang yang hendak pergi ke Malaysia, dengan nilai kartu yang ditaksir mencapai Rp386 juta.
Rupanya, kartu Pokemon termasuk ke dalam barang yang harus dideklarasikan kepada petugas bea cukai, meskipun merupakan koleksi pribadi.
Untuk kartu Pokemon TCG sendiri, ia diklasifikasikan sebagai playing cards dimana ketentuan bebas cukainya hanya sampai Rp 4 juta.
Beli kartu Pokemon TCG secara impor di Indonesia
Selama ini, pembelian kartu Pokemon TCG di Indonesia dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11%.
Jika membeli kartu Pokemon TCG melalui jalur impor, tetap dikenakan pajak dan bea masuk karena nilainya sudah melebihi USD 3 atau sekitar Rp48 ribu.
Di atas PPN, pembeli juga akan dibebankan pajak penghasilan (PPh) sebesar 10-20%, dan biaya bea masuk 7,5-10%.
Tanggapan pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan Budi Santoso memberikan tanggapannya seputar wacana pemungutan pajak kartu Pokemon TCG di Indonesia, mengingat harga koleksinya sudah masuk ke nominal tinggi.
"Ya sudah, nanti kita cek lagi ya pengawasannya ya," ujar Budi kepada CNBC Indonesia.
Ia menambahkan, isu seputar kartu Pokemon ini akan diawasi oleh Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan.
Jadi untuk saat ini, kartu Pokemon TCG belum akan mendapatkan tambahan pajak, kecuali berdasarkan ketentuan pajak yang sudah berlaku saat ini (PPN, PPh, bea cukai, dsb).
Bagaimana pendapat kamu sendiri? Setujukah jika kartu Pokemon TCG dikenakan pajak tambahan?
