Kemenpora Komentari Isu Pemblokiran Game Online
Kemenpora dan Kemenparekraf komentari isu pemblokiran Game Online yang kembali memanas terutama terkait game yang mengandung unsur kekerasan.
Isu pemblokiran game ini tentu saja menjadi pembicaraan menghebohkan mengingat penikmat game di Indonesia cukup besar dengan komunitas dan kehidupan esports yang dapat diperhitungkan.
Menanggapi permasalahan ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, menyatakan bahwa pihaknya tidak ragu untuk memblokir game online jika terbukti berdampak negatif bagi anak-anak.
Saat ini Kemenpora dan Kemenparekraf tengah mengkaji sebuah kebijakan penting terkait isu pemblokiran game online yang semakin memanas di media sosial.
Isu ini terutama berkaitan dengan game yang memiliki konten kekerasan yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah.
Sandiaga menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima keluhan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) terkait game online yang memicu tindakan kekerasan dan melibatkan anak di bawah umur.
“Kami tidak akan ragu-ragu untuk menindak tegas termasuk pemblokiran dari game tersebut jika memang situasi yang mengharuskan melindungi anak-anak kita,” tegas Sandiaga yang dikutip Revival TV melalui Warta Kota.
Dalam konteks ini, pemerintah tidak akan ragu untuk memblokir game-game tersebut demi melindungi anak-anak.
Di sisi lain, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sedang merumuskan kebijakan di level Peraturan Presiden (Perpres) untuk melindungi esports dari sisi edukasi.
“Kemenpora dan Kemenparekraf sedang merumuskan sebuah kebijakan di level Perpres baru bagaimana melindungi esports dari sisi edukasi sehingga kita juga mendorong developer untuk memproduksi game dengan unsur edukasi yang bisa diterima oleh publik,” ungkap Ferry Kono yang menjadi perwakilan Kemenpora.
Ferry juga menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengubah pandangan negatif terhadap esports dan mendorong developer untuk memproduksi game edukatif.
Ia juga menyebutkan bahwa bagaimanapun esports telah menjadi lifestyle, sehingga tinggal bagaimana kita mengambil sisi positfinya dan memfilter sisi negatifnya.
Meskipun begitu, faktanya masih ada banyak orang yang terkena dampak negatif dari game-game tersebut sehingga membuat pemerintah berpikir keras yang nantinya akan melibatkan banyak kementrian, tidak hanya Kemenpora saja.
Apapun keputusan yang diambil nantinya, diharapkan mampu memberikan sisi positif dan sudah menjadi jawaban yang paling ideal atas permasalahan ini.
Kebijakan ini diharapkan dapat meminimalisir dampak negatif game online dan mendorong perkembangan esports di Indonesia.
